Bupati Bone Jemput Dukungan Pusat, Usulkan 6.000 RTLH dan Rumah Susun untuk Warga Kurang Mampu

JAKARTA, ZATERANEWS.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui sektor perumahan terus diperkuat. Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Bupati Bone untuk memperjuangkan tambahan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bone.

Dalam audiensi itu, Andi Asman didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bone, Andi Iqbal Walinono.

Di hadapan Menteri PKP, Bupati Bone memaparkan tantangan sektor perumahan yang masih dihadapi daerahnya. Berdasarkan data pemerintah daerah, backlog kualitas rumah di Kabupaten Bone masih mencapai 57.884 unit, sementara backlog kepemilikan rumah tercatat sebanyak 34.524 kepala keluarga.

Kondisi tersebut menjadi alasan utama Pemkab Bone mengajukan tambahan bantuan rehabilitasi RTLH dan dukungan pembangunan rumah susun bagi masyarakat yang belum memiliki hunian layak.

Andi Asman menjelaskan, Pemkab Bone telah menginput 6.202 data RTLH berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4 yang telah disetujui melalui aplikasi Sibaru.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.159 unit telah selesai diverifikasi, sedangkan 629 unit lainnya masih dalam proses verifikasi.

Menurutnya, capaian itu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2025, di mana realisasi program RTLH hanya mencapai 303 unit. Hingga semester pertama tahun 2026, jumlah RTLH yang telah diverifikasi telah menembus 1.159 unit dan diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun.

Sebagai langkah percepatan penanganan rumah tidak layak huni, Pemkab Bone mengusulkan tambahan sekitar 6.000 unit RTLH yang tersebar di 27 kecamatan pada tahun 2026.

Usulan tersebut diharapkan mampu mendukung program pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak dan sehat.

Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung Program Strategis Nasional penyediaan tiga juta rumah.

Maruarar menegaskan seluruh usulan yang disampaikan Pemkab Bone akan segera diverifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia juga membuka peluang agar usulan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

"Seluruh usulan Pemerintah Kabupaten Bone akan diverifikasi untuk ditindaklanjuti dan diupayakan realisasinya pada tahun 2026," demikian disampaikan Menteri PKP dalam pertemuan tersebut.