Pemkab Gowa Bidik Perizinan, Dana Desa dan Bansos dalam Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi

GOWA, ZATERANEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa menempatkan sektor pelayanan publik sebagai fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi. Perizinan, pengelolaan dana desa, dan penyaluran bantuan sosial menjadi sejumlah bidang yang dinilai rawan penyimpangan sehingga membutuhkan penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, saat membuka Sosialisasi Anti Korupsi bertema "Membangun Kesadaran Integritas untuk Mewujudkan Organisasi yang Berdaya Cegah Korupsi" yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa di Hotel Horison Ultima Makassar, Selasa (30/6/2026).

Menurut Andy Azis, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan. Tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang prima," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa strategi utama Pemkab Gowa adalah memperkuat langkah pencegahan dibanding menunggu terjadinya pelanggaran. Karena itu, pemerintah berupaya menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, terutama pada sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Andy Azis menyebut perbaikan sistem harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas aparatur. Menurutnya, sistem yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa didukung komitmen moral dan budaya kerja yang jujur serta bertanggung jawab.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya pencegahan korupsi.

Selain aparatur pemerintah, sosialisasi juga melibatkan unsur DPRD, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, jurnalis, organisasi masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk membangun pengawasan yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui penguatan integritas dan perbaikan sistem pelayanan, Pemkab Gowa berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat sekaligus menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)