Mayoritas Fraksi DPRD Gowa Terima LPj APBD 2025, Pemkab Janji Genjot PAD dan Percepat Serapan Anggaran

GOWA, ZATERANEWS.COM – Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 memasuki babak lanjutan. Mayoritas fraksi DPRD memberikan lampu hijau agar rancangan peraturan daerah tersebut dibahas ke tahap berikutnya, disertai sejumlah catatan strategis terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, hingga percepatan realisasi program pembangunan.

Rapat Paripurna DPRD Gowa yang digelar Kamis (23/7/2026) malam berlangsung dengan nuansa evaluatif. Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Andy Azis Peter, para pimpinan OPD, dan camat hadir mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Ardiansyah Sabir, memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Gowa yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

“Atas capaian tersebut, Fraksi Demokrat merekomendasikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Ardiansyah.

Sikap serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar. Juru bicara Fraksi Golkar, Muh Furqan Naim, menegaskan pihaknya menerima Ranperda tersebut untuk dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski menerima Ranperda, sejumlah fraksi tetap menyampaikan berbagai masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah selama tahun anggaran 2025, terutama terkait optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas penggunaan anggaran.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menyampaikan apresiasi atas kritik, saran, dan masukan yang diberikan DPRD. Menurutnya, seluruh pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.

“Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penyempurnaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Dalam penjelasannya, Darmawangsyah menegaskan peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah ke depan. Pemkab Gowa, kata dia, akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Langkah intensifikasi dilakukan dengan memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, pendataan lapangan, pemeriksaan hingga penegakan aturan. Sementara ekstensifikasi diarahkan pada penggalian sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergarap secara maksimal.

“Peningkatan PAD menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Gowa juga berkomitmen meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran agar belanja daerah semakin tepat sasaran. Evaluasi rutin akan terus dilakukan guna memastikan program prioritas dapat berjalan sesuai target.

Terkait adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, Darmawangsyah menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh efisiensi belanja, adanya kegiatan yang belum terselesaikan pembayarannya hingga akhir tahun anggaran, serta penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang diterima menjelang tutup tahun.

Ia memastikan penggunaan SiLPA tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk untuk penyelesaian kewajiban pemerintah daerah yang masih harus dituntaskan.

Di akhir penyampaiannya, Darmawangsyah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat serapan anggaran, khususnya pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Dengan diterimanya Ranperda LPj APBD 2025 oleh mayoritas fraksi, pembahasan selanjutnya diperkirakan akan lebih fokus pada pendalaman capaian program, efektivitas penggunaan anggaran, serta strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah meningkatnya tuntutan pembangunan dan pelayanan publik.