BPK Periksa RSUD Tenriawaru, Tata Kelola Diuji Sejauh Mana Layani Warga Bone

BONE, ZATERANEWS.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mulai memeriksa kinerja RSUD Tenriawaru Bone. Pemeriksaan ini tidak hanya menyentuh urusan administrasi, tetapi juga menguji sejauh mana tata kelola rumah sakit mampu menopang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemeriksaan kinerja pendahuluan tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan tahun 2025 hingga semester I 2026. Fokusnya adalah upaya RSUD Tenriawaru dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif untuk mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan.

Agenda pemeriksaan itu mengemuka saat tim BPK Perwakilan Sulsel melakukan audiensi dengan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman di Rumah Jabatan Bupati Bone, Jalan Petta Ponggawae, Rabu (2/9/2026).

Rombongan BPK dipimpin Arlidya Rachmah bersama Sukmaini, Rahmalia Prima Putri, Jihan Farahiyah, Yosua Parlindungan Tampubolong dan Burhamsyah Amin. Tim tersebut diterima jajaran Pemkab Bone bersama Kepala RSUD Tenriawaru.

Bagi rumah sakit milik pemerintah daerah, pemeriksaan ini menjadi penting karena kualitas tata kelola pada akhirnya akan berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sistem yang baik harus bermuara pada pelayanan yang efektif, bukan sekadar tertib secara administratif.

Ketua rombongan BPK, Arlidya Rachmah, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas BPK di Kabupaten Bone.

“Audiensi kami lakukan dalam rangka menjalankan tugas di Bone. Semoga membantu kelancaran dan tepat waktu,” ujarnya.

Ia juga berharap dukungan seluruh pihak terkait agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.

Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menyambut positif pemeriksaan tersebut. Ia berharap kehadiran BPK tidak berhenti sebagai proses pemeriksaan, tetapi menghasilkan evaluasi yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan.

“Tentunya kami sangat berterima kasih atas adanya kunjungan BPK di Bone. Semoga atas pemeriksaan yang dilakukan bisa membuat pelayanan semakin prima, semakin baik dalam melayani masyarakat,” kata Andi Asman.

Menurutnya, hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, termasuk dalam melihat kinerja organisasi perangkat daerah.

“Kami berharap ada hasil yang bisa kami evaluasi,” ujarnya.

Andi Asman juga mengaitkan evaluasi tersebut dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kinerja jajaran OPD, terutama menjelang dua tahun masa kepemimpinannya.

“Tentu dalam kepemimpinan menjelang dua tahun, kami selalu mengupayakan yang terbaik dari jajaran kami,” ungkapnya.

Ia bahkan menyebut pemeriksaan BPK dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai kinerja OPD.

“Pemeriksaan BPK juga menjadi indikator bagi kami menilai OPD yang akan diberikan penghargaan dalam menjalankan tugas mereka dengan baik,” pungkasnya.

Kini perhatian tertuju pada proses pemeriksaan dan hasil evaluasi BPK terhadap tata kelola RSUD Tenriawaru. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah rumah sakit pemerintah pada akhirnya bukan hanya terlihat dari bagaimana administrasi dan sistem dikelola, tetapi dari bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan.

Jika tata kelola semakin efektif, maka dampaknya semestinya dirasakan langsung: pelayanan lebih cepat, lebih tertib, lebih responsif, dan semakin mampu menjawab kebutuhan warga Bone. (*)