DPRD Bone Soroti Kemandirian Fiskal hingga Swasembada Pangan, Bupati Tegaskan Komitmen Tata Kelola APBD

BONE, ZATERANEWS.COM — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap penting setelah sejumlah fraksi DPRD menyampaikan apresiasi sekaligus catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Bone yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bone, Rabu (1/7/2026), Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman didampingi Wakil Bupati H. Andi Akmal Pasluddin menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, dan para undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Bone mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini terjalin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Bone menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang terus terbangun dalam mengawal pembangunan daerah,” kata Andi Asman.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD telah berkontribusi terhadap berbagai capaian daerah, termasuk keberhasilan Kabupaten Bone kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna yang digelar Selasa malam (30/6/2026), fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara Abul Khaeri menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan harus menjadi alat evaluasi terhadap dampak pembangunan bagi masyarakat.

NasDem menyoroti masih tingginya ketergantungan Kabupaten Bone terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset produktif, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang sah.

Selain itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah terus memperkuat program pengentasan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off, serta memastikan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama penggunaan APBD.

Fraksi PPP DPRD Bone memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD 2025.

Ketua Fraksi PPP Chaerul Anam menilai peningkatan PAD menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk digitalisasi sistem retribusi dan pembenahan tata kelola perpajakan daerah.

PPP juga mengapresiasi realisasi belanja daerah yang dinilai mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Fraksi ini turut menilai pengelolaan pembiayaan daerah berjalan semakin baik, tercermin dari terbentuknya SiLPA serta upaya pemerintah mengurangi beban utang daerah secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, Fraksi PKS DPRD Bone memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian. Melalui juru bicara Andi Maulana, PKS mendorong Pemerintah Kabupaten Bone segera membangun Unit Penangkaran Benih Padi guna menjamin ketersediaan benih unggul bagi petani.

Menurut PKS, keberadaan unit penangkaran benih akan memperkuat produktivitas pertanian, menekan biaya produksi petani, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah.

Selain usulan tersebut, PKS juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, optimalisasi PAD, efektivitas belanja daerah, serta penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Bone menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, setiap program pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, para kepala OPD, camat, kepala bagian, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (*)