Irwan Hasan Soroti Sampah dan Limbah B3, DPRD Makassar Dorong Pengawasan Lingkungan Lebih Ketat

MAKASSAR, ZATERANEWS.COM — Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam pengelolaan lingkungan di Kota Makassar. Di tengah pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, DPRD Makassar menilai pengawasan terhadap program lingkungan harus diperkuat agar persoalan tersebut tidak semakin kompleks.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, saat menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Makassar, Suwandi, serta akademisi Mahyudin sebagai narasumber.

Irwan menegaskan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya memastikan program pemerintah berjalan, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor lingkungan hidup.

Menurutnya, pengelolaan sampah harus menjadi perhatian utama karena hingga kini masih menjadi persoalan yang dihadapi hampir seluruh wilayah di Kota Makassar.

“Jangan hanya fokus pada penanganan di tempat pembuangan akhir. Pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya melalui edukasi, pemilahan, hingga pengelolaan yang terintegrasi,” ujarnya.

Sekretaris DPC PPP Makassar itu menilai penyelesaian masalah sampah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar penanganannya tidak bersifat parsial.

Selain sampah, Irwan juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.

Ia meminta pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas usaha maupun fasilitas pelayanan yang menghasilkan limbah B3 agar pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Limbah B3 memiliki risiko tinggi sehingga membutuhkan penanganan khusus. Pengawasan dan edukasi kepada pelaku usaha harus terus diperkuat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Irwan turut mengingatkan pentingnya penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada setiap kegiatan pembangunan maupun investasi yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Menurutnya, Amdal tidak boleh dipandang sebagai sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita tentu mendukung pembangunan dan investasi. Namun, pembangunan harus berjalan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan lingkungan,” tegasnya.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, DPRD Makassar berharap isu lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. (*)