Pemimpin Baik atau Hanya Ilusi

Oleh: Agussalim Daeng  Ngago *)

Membuat penilaian terhadap perjalanan sebuah kepemimpinan rezim sudah menjadi hal yang lazim, bahkan boleh jadi telah menjadi tradisi keilmuan. Ketika ingin mengulas lebih dalam, kita tidak terhindarkan untuk menganalisis bagaimana itu kepemimpinan dan bagaimana itu pemimpin. Sayangnya, yang sering kita baca hanya teori yang terlalu ideal, sementara kenyataannya kerap tidak bersesuaian. Bahkan ada yang nyeletuk sinis, pemimpin baik itu baru akan terjadi ketika zaman sudah berubah, ketika tidak ada lagi kejahatan yang berseliweran di sekitar kita.

Mungkin narasi itu benar sebagai bentuk keputusasaan. Atau mungkin itu adalah sikap sinisme atas apa yang terjadi dan dipraktikkan hari ini. Padahal kita tahu, esensi terpenting dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam arti luas adalah kepemimpinan. Dan muara dari kepemimpinan itu ada pada pemimpin.

Kita sadar, mencari dan mendapatkan pemimpin yang baik itu gampang-gampang susah.

Gampangnya, ketika banyak orang baik yang mau menjadi pemimpin dengan kompetensi yang cukup dan menempuhnya dengan cara yang elegan, mengandalkan kemampuan yang dimilikinya. Ia maju karena panggilan pengabdian, bukan karena ambisi kekuasaan.

Susahnya, tatkala yang maju dan mau jadi calon pemimpin hanya bermodalkan kemampuan finansial, koneksi, serta popularitas semu. Bahkan memaksakan diri untuk bisa terpilih dengan cara-cara kotor. Membeli suara, menebar janji palsu, dan menghalalkan segala cara.

Padahal, kebaikan seorang pemimpin diukur dari kemampuannya mengelaborasi kebutuhan dan kepentingan rakyat sebagai faktor utama dalam membawa daerah atau negaranya kepada kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Sementara pemimpin yang hanya menjadikan jabatan sebagai media untuk memperkaya diri dan melanggengkan kekuasaannya dengan tidak mendengar suara rakyatnya, maka rakyatnya akan semakin menderita dan terpuruk.

Secara ringkas, pemimpin yang baik itu sesungguhnya sangat sederhana untuk diterapkan dan tidak terlalu rumit untuk dilaksanakan.

Pertama, kecerdasan sebagai fondasi kompetensi. Pemimpin itu mutlak memiliki kecerdasan sebagai dasar membentuk kompetensi. Bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan keterampilan. Kecerdasan intelektual untuk memahami persoalan, kecerdasan emosional untuk mengelola diri dan berempati pada rakyat, serta keterampilan untuk mengeksekusi program. Pemimpin itu tidak lahir sekonyong-konyong. Ia ditempa oleh ilmu dan pengalaman.

Kedua, memiliki visi yang jelas. Visi bukan sekadar menyusun kata-kata indah tanpa makna. Bukan pula visi yang disusun oleh konsultan tapi tidak dapat diimplementasikan. Visi adalah kompas. Ia harus jelas arahnya, terukur capaiannya, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Pemimpin tanpa visi sama dengan nahkoda tanpa kompas. Kapalnya besar, penumpangnya banyak, tapi tidak tahu mau dibawa ke mana.

Ketiga, kemampuan mendesain perencanaan. Pemimpin yang baik tahu bagaimana mendesain perencanaan serta menyusun program dan kebijakan yang akan ditempuhnya. Bukan bekerja ala kadarnya dengan prinsip "tiba masa tiba akal". Semua program harus berbasis data, kajian, dan kebutuhan riil masyarakat. Bukan program dadakan yang hanya untuk pencitraan.

Keempat, monitoring, supervisi, dan evaluasi. Seorang pemimpin tidak boleh lepas tangan setelah program diluncurkan. Ia harus melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi sejauh mana program itu telah dilaksanakan serta apa dampaknya kepada masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan suatu program harus bisa dijelaskan secara terbuka kepada rakyat. Rakyat berhak mendapatkan penjelasan yang utuh, termasuk sejauh mana mereka dilibatkan dalam penyusunan program itu.

Kelima, membuka ruang komunikasi. Pemimpin yang baik menyediakan ruang komunikasi dengan rakyatnya. Ia membuat forum terbuka untuk berdialog dan mendapatkan masukan yang positif. Ia tidak menunggu rakyat berdemonstrasi, tidak menunggu rakyat turun ke jalan dengan teriakan. Karena sejatinya, tidak perlu rakyat turun ke jalan jika hak dan kepentingannya telah terpenuhi.

Jika lima hal sederhana ini dilakukan secara konsisten, maka menjadi pemimpin yang baik bukanlah utopia.

Tentu tidaklah mudah menilai keberhasilan pemerintahan jika baru berjalan dua tahun, tetapi paling tidak ada beberapa alat ukur yang bisa dijadikan patokan, yakni program dan kebijakan yang dilaksanakan dalam kurun waktu itu. Penilaian selalu menjadi perdebatan, sebab keberhasilan dan kegagalan ukurannya banyak tergantung siapa yang menilai dan apa tujuan di balik penilaian itu. Namun, mari kita perhatikan program prioritas yang dicanangkan dan masalah baru yang menyertai perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah berjalan lebih dari satu tahun dengan anggaran yang sangat besar, hampir Rp235 triliun pada tahun anggaran 2026. Berbagai masalah masih melingkupinya. Perbaikan sistem dan penyediaan menu bergizi perlu dilakukan dengan lebih ketat. Artinya, program ini perlu evaluasi menyeluruh dengan alat ukur yang jelas tentang keberhasilan dari aspek perbaikan gizi siswa, ibu hamil, dan lansia yang menjadi sasaran.

Kedua, Koperasi Merah Putih yang hingga kini masih dalam tahap persiapan operasional dan memilah jenis usaha apa yang akan dikerjakan. Ada beberapa usulan kegiatan ekonomi yang mungkin bisa dikerjakan. Sehingga amat sulit mengukur apakah sudah ada dampak ekonomi kepada warga sekitar. Hingga sekarang juga belum jelas perspektif koperasi seperti apa yang akan dijalankan, jika keterlibatan kelompok masyarakat tidak cukup berperan di dalamnya.

Ketiga, masalah penanganan kebencanaan yang tidak termanajemen dengan baik. Ini menjadi persoalan tersendiri yang berlarut-larut. Yang terbaru adalah kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung kurang lebih empat bulan, sampai mengundang kecaman negara tetangga.

Keempat, evaluasi kinerja kabinet belum berjalan optimal. Kabinet bahkan semakin gemuk dan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Mungkin ini menjadi catatan yang perlu mendapat perhatian lebih serius untuk segera diselesaikan, kendatipun masih banyak hal lain yang juga membutuhkan perhatian seksama. Namun, tingkat keberhasilan rezim pemerintahan saat ini seyogyanya mendorong terwujudnya peningkatan kinerja dengan mengutamakan kompetensi dan profesionalisme.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa mendapatkan pemimpin yang baik dan menjadi pemimpin yang baik adalah sesuatu yang bisa diwujudkan. Syaratnya, orang yang tampil sebagai pemimpin memiliki tekad dan niat yang tulus dalam menuangkan ide, gagasan, dan rencana yang baik untuk rakyatnya.

Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, ia harus dikelilingi oleh orang-orang yang punya kemampuan keilmuan, keterampilan, dan kearifan. Karena pemimpin yang baik tidak bekerja sendirian. Ia membutuhkan tim yang baik, bukan tim penjilat. Ia membutuhkan orang yang berani mengatakan "salah" ketika salah, bukan yang selalu berkata "siap" meski kebijakan itu merugikan rakyat.

Kita seyogyanya tidak lelah berharap akan hadirnya pemimpin yang baik itu.

*) Akademisi, Mantan Dekan Fisipol Univ. Pepabri Mks. Pemerhati Masalah  Politik